Kebijakan Pengembangan Bidang Kepemudaan dalam Tata Kelola APBDes
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study seeks to describe how the political configuration of the Kedungturi Village Government's budget for the development of the youth sector through the 2018 APBDes and 2019 APBDes and how youth is involved in the drafting meetings of the RAPBDes in Kedungturi Village. The research method uses descriptive and literary qualitative using Wildavsky's political budget theory, namely sharing and sharing process. The results of this study found that there was a political configuration of the village government budget for the development of youth organizations. The sharing and bargaining process is carried out jointly through the village musrenbang forum; a system for absorbing the aspirations of preparing the RAPBDes. Through deliberations, the village government and the community expressed opinions regarding the alignment of the budget in the field of youth development through the Village Youth Organization organization. As a result, the village government determines the APBDes for the 2018 Fiscal Year and the APBDes for the 2019 Fiscal Year with an increased budget allocation in the youth sector, namely IDR 53,579,467 in 2018 and IDR 76,669,000 in 2019.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Firmansyah, Mushi. 2015. Modul Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa. Jakarta: Patitro Jeka
Herlianto, Didit. 2017. Manajemen Keuangan Desa Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengeloaan Keuangan Desa. Yogyakarta: Gosyen Publishing
Herzon. 2018. “Politik Anggaran : Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.” Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Marliyani.2016. “Politik Anggaran dalam Kebijakan Infrastruktur di Kabupaten Tanggamus Tahun 2015.” Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2016.
Meutia, Linliana Inten. “Pengelolaan Keuangan Desa.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal 8, No. 2.
Michael Howlett et al, 1995. Studying Public Policy : Policy Circles and Policy Subsiter. Oxford university Press.
Peraturan Desa Kedungturi No. 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian No. 0323/U/1978.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang taruna.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
Prayogi, Bangun. 2017. “Implementasi Pengelolahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Limbangan Kecamata Ulujami Kabupaten Pemalang.” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2019.
S, Eko. Pro Poor Budgeting : Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan, dalam IRE’S INSIGHT, Working Paper, IV.. Juni 2008. Yogyakarta : Institute For Research and Empowerment.
Salsabila, Salma., M. Axsa S, dan Fatimatu Zahro. 2020. “Peranan Karang Taruna dalam Pembinaan Kewirausahaan di Kota Cimahi.” Jurnal Birokrasi dan Pemerintah Daerah 2, No. 1
Syarifuddin. 2003. “Model – Model Anggaran Pada Organisasi Sektor Publik dan Perkembangannya.” Disampaikan pada Forum Seminar Bulanan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Wildavsky, Aaron. “Political Implications of Budgentary Reform.” Publik Administration Review 21, No. 4.
Yulianty, 2019. Enny. “Politik Anggaran Teknoratis dalam Pengelolaan Dana Desa. Penelitian di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.” Tesis Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta